Soal Penembakan di Aceh, Kapolri: Ada Kaitan Masalah Pekerjaan

Jakarta - Insiden penembakan di Aceh diduga terkait faktor kecemburuan sosial. Salah satunya urusan pekerjaan. Namun Mabes Polri mengaku masih melakukan penyelidikan berdasarkan saksi dan bukti.

"Dari beberapa TKP ada kaitan masalah pekerjaan, perkebunan. Kalau mau dikaitkan ke situ ya monggo. Tapi sekali lagi kita harus berangkat dari TKP keterangan saksi. Mudah-mudahan bisa segera terungkap," jelas Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (6/1/2012).

Timur menjamin kepolisian telah mengambil langkah penyelidikan dan penyidikan. Tim dari Mabes Polri pun sudah dikirimkan untuk membantu Polda Aceh.

"Artinya kita lakukan yang optimal sehingga dari olah TKP dan saksi terus dikembangkan," jelasnya.

Timur juga meminta agar jangan mengkaitkan lebih dahulu insiden penembakan ini dengan kelompok tertentu di Aceh. "Jangan dialihkan ke sana dulu, kita profesional. Kita berangkat dari TKP, barang bukti dan saksi," tegasnya.

Diketahui 5 warga tewas di Aceh pada jelang malam tahun baru. Pada Kamis (5/1) ada 3 warga yang ditembak, seorang di antaranya dalam kondisi kritis.

Jeksen Tiago Memiliki Harapan kepada Persipura

JAYAPURA, KOMPAS.com - Di awal tahun 2012, pelatih Persipura Jayapura, Jacksen Tiago, memiliki harapan yang diharapkannya segera terwujud. Jacksen berharap kisruh dalam tubuh organisasi PSSI segera berakhir.

Pelatih yang dua kali membawa tim "Mutiara Hitam" juara Liga Super Indonesia itu menuturkan, baru kali ini dirinya melihat sepak bola Indonesia mengalami kisruh seperti ini selama 17 tahun berkarir dalam sepak bola Indonesia, baik saat masih jadi pemain maupun ketika jadi pelatih.

"Saya 17 tahun berada di Indonesia dan baru kali ini sepak bola Indonesia seperti ini. Semoga cepat selesai. Apapun polemik yang terjadi, harusnya selesai, sehingga kita kembali membahas pemain-pemain seperti Boaz, Bambang Pamungkas, M Ridwan dan lainnya," katanya di Jayapura, Jumat (6/1/2012).

Dia berharap jika kisruh selesai, banyak persoalan lain terkait kualitas pelatih, pemain dan tim yang bisa dibicarakan bersamaoleh semua pihak untuk memajukan dunia sepak bola. Namun, Jacksen enggan berkomentar banyak tentang kisruh yang terjadi saat ini.

"Saya tidak mau bicara apapun mengenai politik atau apapun itu. Saya hanya berharap semua kembali seperti semula, dan olahraga yang kita lakukan benar-benar jadi olahraga tidak lebih dari itu," katanya.

"Saya berharap apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia saat ini bisa segera berakhir dan tidak adalagi polemik ke depannya. Saya tidak ingin bicara PSSI karena ini tahun baru dengan harapan yang baru. Namun saya berharap tidak ada lagi polemik dan rasa was-was. Jadi semoga semua segera berakhir dan tidak ada lagi polemik dalam sepak bola Indonesia," tandasnya kemudian.

Papua Nugini Ancam Usir Dubes RI

PORT MORESBY - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil mengancam untuk mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu. Hal ini terkait dengan insiden hampir tertabraknya pesawat yang membawa deputi PM Papua Nugini oleh dua pesawat militer Indonesia.

Ancaman untuk melakukan pengusiran ini didukung penuh oleh parlemen Papua Nugini. Sebelumnya beredar tuduhan bahwa Indonesia bermaksud untuk memata-matai Pemerintah Papua Nugini

"Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah, seperti dikutip Radio Australia, Jumat (6/1/2012).

"Saya sudah berbicara dengan duta besar (RI) dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta, maka hal tersebut akan kami lakukan," tegasnya.

Kemarahan ini berawal dari insiden hampir tertabraknya sebuah pesawat yang membawa Deputi PM Namah pada di wilayah udara Indonesia November lalu, oleh dua pesawat militer TNI. 

Pesawat yang ditumpangi PM Namah diketahui baru saja kembali dari Malaysia untuk sebuah kunjungan kenegaraan.

Semrawut saat hujan,pemprov DKI harus tanggung jawab

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas kesemerawutan yang timbul akibat hujan lebat disertai angin kencang. Pemprov DKI dinilai gagal menyusun rencana tata ruang kota menghadapi cuaca ekstrim.

"Pemprov DKI harusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang timbul karena salah urus tata ruang kota," kata Ketua Pusat Kajian Pengembangan Perkotaan dari Universitas Indonesia, Rudi Tambunan saat dihubungi okezone, Kamis (5/1/2012) malam.
Rudi menjelaskan banyaknya pohon dan papan reklame yang tumbang saat hujan lebat kemarin menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kondisi alam. "Pemprov DKI harus punya perencanaan terukur untuk mengantisipasi semuanya. Tidak bisa hanya menyalahkan kondisi alam," sambungnya.

Khusus untuk mengantisipasi pohon tumbang, Rudi menyarankan Dinas Pertamanan DKI segera melakukan pengecekan pohon di seluruh Jakarta. "Pohon tua harus segera dipangkas kemudian pilih jenis tanaman yang dapat menyerap pencemaran udara dan kokoh pondasinya," pungkasnya.

Sementara mengenai papan reklame, Pemprov DKI juga harus melakukan tata ulang. "Tata letak reklame harus memperhatikan sirkulasi dominasi angin, karena pada masa angin turbulen,  papan reklame tidak bisa menahan kencangnya terpaan angin," jelas dia.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI  Jakarta, Catharina Soeryowati, sebanyak 54 pohon tumbang kemarin. Akan tetapi pohon yang banyak bertumbangan di wilayah pusat dan barat Jakarta ini malah dalam kondisi baik dan berusia muda. "Kebanyakan pohon yang tumbang di pinggir jalan itu kondisinya masih bagus," kata Catharina saat dihubungi terpisah.

 ''PSSI Segera Sikapi Rencana KLB''

VIVAnews - Rencana Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 6 Maret 2012 segera ditanggapi PSSI. Menurut Wakil Komisi Disiplin (Komdis PSSI), Catur Agus Saptono, dalam waktu dekat PSSI akan menggelar pertemuan Komite Eksekutif untuk mengambil sikap atas gejolak tersebut.

"Dalam waktu dekat akan ada sikap dari PSSI. Akan ada rapat Exco (Komite Eksekutif) untuk menyikapi keadaan ini. Mereka tidak bisa sesuka-suka mereka. Semua ada mekanismenya," ujar Catur saat dihubungi VIVAnews, Kamis 29 Desember 2011.

Catur mengatakan, jika merujuk pada Statuta, seharusya usulan menggelar KLB yang disampaikan lebih dari 2/3 anggota tersebut tidak seperti saat ini. Exco PSSI seharusnya memiliki waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan usulan. Sementara yang terjadi, menurut Catur, Exco hanya diberi batas waktu hanya 3 hari.

"Menurut Statuta, seharusnya Exco PSSI mempunyai waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan. Bukan 3 hari seperti maunya mereka. Saya yakin ini akan mendapat tanggapan keras dari Exco PSSI. Kita tunggu saja," ujar Catur.

Menanggapi persoalan serupa, Direktur Legal PSSI, Rudy Trinandya mengatakan, rencana anggota PSSI untuk menyelenggarakan sendiri KLB merupakan hak mereka. Akan tetapi Rudy mengingatkan, langkah sepihak menggagas KLB tidak mungkin dapat dengan cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Biarkan saja, itu hak mereka. Hanya saja perlu diketahui prosesnya nanti tidak segampang itu. Ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Tidak bisa berjalan sendiri," ujar Rudy.

Seperti diketahui, KPSI memutuskan untuk segera menggelar KLB setelah menyatakan diri mengambil alih mandat kepengurusan PSSI. Rencananya, KLB tersebut akan digelar pada 6 Maret 2012 di Surabaya, Jawa Timur.

Ketua KPSI, Tony Apriliani mengatakan, pihaknya segera menjalankan roda organisasi setelah diberikan amanat dan mandat lebih dari 2/3 anggota PSSI. Sebanyak 452 dari total 583 anggota PSSI baik dari klub maupun pengurus daerah sepakat untuk mencabut mandat kepengurusan PSSI di bawah Djohar Arifin Husin. 

 vivanews.com